 |
| Foto: Tajukharian.com - Web@/gatra |
Tajukharian.com - Ekonomi laut yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera, lingkungan laut yang sehat, dan perekonomian nasional yang berkembang Hal ini diuraikan dalam laporan Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia pada 25 Maret 2021.
Peran laut sangatlah pentig bagi kesejahteraan Indonesia, dengan sektor perikanan senilai 27 miliar dollar AS, menghidupi 7 juta tenaga kerja, dan mememenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani di Indonesia.
Namun, terdapat tantangan bagi ekosistem laut dan pesisir, yang apabila tidak dikelola secara berkelanjutan, dapat mengurangi potensi ekonomi laut Indonesia. Sekitar 38 persen dari ikan ditangkap melebihi kemampuan ekosistem untuk mengembalikan jumahnya (overfishing), sekitar sepertiga dari terumbu karang yang berharga bagi Indonesia berada dalam kondisi kurang baik, ekosistem pesisir yang penting, seperti mangrove, mengalami pengurangan yang besar. sementara sampah laut menimbulkan kerugian bagi perekonomian Indonesia senilai lebih dari USD 450 juta setiap tahunnya. Beberapa destinasi wisata laut dan pesisir juga telah menunjukkan dampak dari pengunjung yang terlalu padat dan belum memiliki infrastuktur dasar yang memadai.
“Pemerintah Indonesia saat ini tengah menempuh berbagai kebijakan menuju strategi ekonomi biru untuk meningkatkan tata kelola ekosistem laut dan pesisir, mencapai peluang ekonomi yang setara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini mencakup penetapan target ambisius untuk mengurangi sampah laut serta memulihkan dan melestarikan mangrove dan ekosistem laut lainnya. Kami menyambut peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk lebih memperkuat implementasi ekonomi laut yang berkelanjutan,” ujar Menteri Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 25/03/2021 seperti dikutip situs resmi worldbank.
Untuk mendukung berbagai strategi dan kegiatan pemerintah Indonesia, laporan ini mengusulkan beberapa rekomendasi. Untuk mendukung sektor perikanan yang berkelanjutan dan produktif, pemerintah dapat menerapkan sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia dan memperkuat area taman laut yang terus berkembang, dengan memanfaatkan potensi dukungan dari dana abadi nasional dan kemitraan dengan sektor swasta.
Memperluas moratorium alih fungsi hutan primer hingga meliputi seluruh ekosistem mangrove dapat mencegah kerusakan mangrove, serta mendukung sasaran restorasi mangrove yang ada saat ini. Laporan ini juga merekomendasikan langkah-langkah untuk mengurangi sampah plastik di laut, termasuk dengan menetapkan persyaratan minimum kandungan bahan daur ulang di dalam produk-produk tertentu dan memperluas larangan penggunaan produk-produk plastik yang dapat digantikan. Upaya untuk mengatur arus pengunjung ke destinasi wisata pesisir dan laut juga dapat ditingkatkan.
Sebagai bahan informasi berbagai investasi dan kebijakan nasional, serta agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang keuangan biru, maka pemerintah dapat melanjutkan upaya untuk meningkatkan data dan penghitungan jasa ekosistem, seperti potensi karbon yang tersimpan, habitat bagi keanekaragaman hayati, dan perlindungan dari badai.
“Di tingkat global, reformasi yang mendorong ekonomi laut yang berkelanjutan telah terbukti dapat mengembangkan potensi ekonomi laut sekaligus mengatasi perubahan iklim, memenuhi kebutuhan bagi ketahanan pangan dan keanekaragaman hayati,” ujar Satu Kahkonen, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste. “Investasi yang berkelanjutan dalam keterampilan, kelembagaan, infrastruktur, dan layanan akan membantu Indonesia memanfaatkan sumber daya lautnya secara berkelanjutan dan menyeluruh. Selain itu, di masa pasca pandemi COVID-19, kegiatan restorasi dan konservasi ekosistem pesisir dan laut dapat membantu menyediakan pekerjaan jangka pendek sembari memperkuat ketahanan dalam jangka panjang.”
Untuk memperkuat strategi ekonomi biru dan memanfaatkan secara utuh potensi ekonomi lautnya, Indonesia dapat memperkuat koordinasi lintas-sektor melalui Sustainable Oceans Platform tingkat tinggi. Dengan pendekatan ini, berbagai lembaga pemerintah dan para pelaku non-pemerintah diajak turut serta mengambil bagian dalam koordinasi perencanaan dan implementasi kebijakan, memantau kemajuan, serta pertukaran pengetahuan maupun praktik-praktik terbaik di lintas-sektor kelautan.*
Social Footer