Hasto Kristiyanto, Makna Kunjungan Mgr. Suharyo serta Politisasi Kasus dan Kriminalisasi Khusus

Foto: tajukharian.com_Pengamat Sosial Politik
Teo Hanpalam

Konstelasi politik nasional hari ini penuh dengan dinamika, belakangan ini isu politik terkait tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi belum mereda. Terbaru Presiden Megawati juga memberikan komentar yang normatif terkait hal ini. Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Mega meminta Jokowi untuk menunjukan ijazahnya kepada rakyat agar polemik ini tidak berkepanjangan, suara Mega ini juga menjadi atensi berbagai pihak yang juga mendesak Jokowi menunjukan ijazahnya kepada publik.

Namun Jokowi, seperti kita ketahui enggan melakukan itu, menurutnya Ia hanya akan menunjukan ijazahnya  untuk kepentigan penegakan hukum kalau diminta pengadilan. Perbedaan sudut pandang antara Jokowi dan sebagian masyarakat membawa polemik ini berlarut-larut hingga hari ini.

Kembali kepada Hasto, penahanan Hasto terkait kasus penyuapan kepada Anggota KPU RI Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI menggantikan Riezky Aprilia pada Dapil 1 Sumatera Selatan pada pemilihan legislatif di tahun 2019.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hasto pada saat itu menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR karena sudah menjadi keputusan partai. Riezky pun enggan menyetujui permintaan untuk mengundurkan diri.

Riezky Aprilia sendiri merupakan pemilik suara kedua dapil Sumsel 1, karena Nazarudin Kiemas pemilik suara pertama meninggal dunia.

Kursi warisan Nazarudin Kiemas ini yang menjadi pangkal masalah terjadi perebutan antara Harun Masiku dan Riezky Aprilia yang berbuntut pada kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. PDIP merekomendasikan Harun sebagai PAW, sementara KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR karena dianggap berhak sebagai pemilik suara terbanyak kedua setelah Nazarudin Kiemas sebagaimana laporan dari Tempo. Adapun dalam perkara ini Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dan suap agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR PAW 2019-2024.

Hasto Kristiyanto didakwa memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan pada rentang waktu 2019-2020. Tulis Antara

Dari sini kita bisa melihat duduk persoalannya bahwa,  upaya Hasto tersebut berawal dari masalah internal dengan Kader PDIP sendiri. Bagi saya, ini sudah menjadi rahasia umum di di dalam internal partai politik di Indonesia. Seperti kita ketahui, politik di Indonesia identik dengan politik transaksional. Saya tidak mengamini cara tersebut, tetapi mari kita lihat secera objektif duduk persoalan perkara Hasto ini. Dinamika internal PDIP dan tudingan keterlibatan Hasto Kristiyanto, tentu kalau kita pahami Korupsi dalam konteks "extraordinary crime", kita dapat mengklasifikasi perbuatan Hasto tidak menyebabkan kerugian bagi negara. Bagi saya ini hanyala politik transaksional yang menjadi salah satu penyakit demokrasi di Indonesia sekarang ini.

Simbol Kunjungan Mgr. Ignatius Suharyo.

Senin 14 April 2025, Mgr. Ignatius Suharyo mengunjungi Hasto Kristiyanto di Rutan KPK. Kunjungan tersebut menurutnya merupakan sesuatu yang biasa dilakukan saat momentum perayaan Paskah bagi umat  Katolik, salah satu bentuknya yaitu mengunjungi orang yang dipenjara. Pertanyaannya, apakah kunjungan ini hanya kunjungan biasa dan rutinitas saja atau apa pesan simbolis dari kunjungan Mgr. Ignatius ke Hasto Kristiyanto dan tujuannya untuk apa dan kemana? Bagi saya ada pesan yang tersirat dalam kunjungan tersebut dan tentu ini bukan kunjungan biasa.

Kasus yang menjerat Hasto dinilai berbagai pihak adalah upaya kriminalisasi dan politisasi kasus. Inilah kemungkinan kenapa Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo menjenguk Hasto di tahanan dan kemudian santer menjadi pemberitaan yang mengundang perhatian publik. Mgr. Kardinal Ignatius Suharyo seperti kita ketahui merupakan Pria kelahiran Jogjakarta, seorang intelektual dan orang Jawa tentunya. Ia intelektual terdidik dan tentu ia tahu konsekuensi dari kunjungannya ke Hasto di penjara. Walaupun momentum tersebut memang pada hari Paskah, dimana bagi umat Kristiani, paskah memiliki simbol suatu pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia apalagi Hasto ini adalah seorang Katolik dan juga sama-sama orang Jogja.

Kunjungan terhadap Hasto ini yang kemudian diliput media tentu ini menjadi pertanyaan, sebab ada orang Katolik lainnya yang dipenjara karena dugaan korupsi yang merugikan negara dan rakyat seperti Jhony G. Plate, Juliari Batubara dan beberapa yang lain tidak pernah dipublikasikan.

Saya meyakini Mgr. Suharyo juga pernah berkunjung ke umat Katolik lainnya yang sedang dipenjara tetapi tidak disampaikan kepada publik. Mgr. Suharyo tentu sadar akan hal ini dan kunjungannya ke Hasto tentu memiliki pesan dan bahasa simbol tertentu.

Sebagaimana ada dugaan bahwa upaya pengusutan kasus Hasto hanyalah permainan kekuasaan untuk membungkam Hasto dan mereduksi PDI Perjuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hasto memang vokal dalam mengkritik Presiden Jokowi karena dianggap mengkhianati PDIP saat Ia mencalonkan anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. Manuver Jokowi tersebut tentu bertentangan dengan keputusan Partai yang mengusung kader PDIP Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 lalu.

Kembali ke Mgr. Suharyo, mungkin kita posisikan beliau sebagai orang Jawa dulu. Dalam politik Jawa, kita sering saksikan bahwa setiap gerakan dan pesan tertentu biasanya disampaikan melalui bahasa simbol. Bagi saya, Mgr. Ignatius dalam kapasitas ini, dominan memposisikan dirinya sebagai orang Jawa, bukan sebagai Uskup Agung Jakarta.

Lantas apa pesan lain yang mau disampaikan secara simbolis ini? Bagi saya ini memberikan pesan kepada penguasa dan rakyat bahwa kasus yang menjerat Hasto harus dibaca secara kritis. Mgr. Suharyo tentu juga tidak mengamini tindakan korupsi dalam bentuk apapun.

Bagi saya, kunjungan Mgr. Suharyo ini memiliki pesan penting dan mendalam. Sebagaimana anggapan publik, banyak yang menduga bahwa kasus yang dihadapi Hasto Kristiyanto lebih dominan unsur politis daripada semangat penegakan hukum. Ia kerap kali dianggap sebagai gangguan bagi Presiden Jokowi, dan santer kabar seperti diakui Dedi Sitorus kader PDIP, Jokowi pernah melobi Sekjen Hasto agar dirinya dan Gibran tidak dipecat PDIP.

Politisasi Kasus dan Kriminalisasi Khusus

Kasus Hasto mencuat di masa akhir kepemimpinan Jokowi terutama saat setahun terakhir Jokowi masih berkuasa, kasus yang pada awalnya terfokus kepada Harun Masiku yang menjadi pintu masuk politisasi kasus menjadi posisi tawar Jokowi untuk menekan PDIP agar Sekjen Hasto tidak bersuara lantang terkait narasi "pengkhianat" partai maupun "pengkhianat" konstitusi.

Jokowi berharap Hasto dan PDIP bisa disandera dalam kasus ini. Namun pada kenyataan Hasto dan PDIP semakin kencang bersuara, dan narasi pengkhianat ini kemudian melekat pada Jokowi setidaknya sampai hari ini. Bagi Jokowi, ia tidak ingin namanya tercoreng, agar tidak tercoreng langkah yang dilakukan adalah melanjutkan proses Hasto dengan kasus dugaan suapnya. Sejauh ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hasto didakwa terbukti memberi suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun praktek semacam ini bagi berbagai kalangan merupakan hal umum yang dilakukan oleh politisi Indonesia hari ini, yaitu politik transaksional.

Saya tentu tidak mengamini, namun dalam kasus ini, tidak ada kerugian yang dialami oleh negara. Ini hal berbeda dengan kasus PT Timah, dalam kasus ini sejumlah terdakwa dinilai telah merugikan negara hingga 300 triliun, Korupsi minyak mentah Pertamina 193,7 triliun, BLBI 138,4 triliun, kasus korupsi penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di Kawasan Indragiri Hulu di awal 2000-an merugikan negara sekitar 78 triliun, Kasus kondensat ilegal terjadi saat Dirut PT TPPI Honggo Wendratno mengajukan program PSO (public service obligation) melalui surat ke BP Migas, kerugian negara mencapai 37,8 triliun, Asabri 22,78 triliun, dan banyak korupsi lain yang bertriliunan merugikan negara, belum lagi kasus yang lain, semua ini belum tuntas diselesaikan, dan hanya menjerat pemain-pemain kecil, sementara pemain besar berpesta pora. Inilah anomali kenapa berbagai kalangan kemudian menduga bahwa kasus 600 juta Hasto yang tidak merugikan negara ini diusut tuntas.

Di berbagai kesempatan, Hasto tentu merasa bahwa ada ketidakadilan dan unsur kriminalisasi terhadap dirinya. Bagi Hasto, Ia diburu bukan untuk tujuan pemberantasan korupsi, tetapi untuk membungkam dirinya dan PDIP.

Apa yang dianggap Hasto dan melihat rangkaian peristiwa serta proses politik yang terjadi Indonesia terutama menjelang Pilpres 2024 merupakan suatu fakta yang tidak dapat dinafikan. Modus operandi semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di berbagai negara di dunia juga terjadi. Di Amerika, misalnya terjadi kepada TRUMP, Ia didakwa melakukan 34 perbuatan melawan hukum, tentu publik Amerika membaca dengan cerdas dari manuver Joe Biden. Ia ingin mengkerdilkan Trump karena ia merupakan lawan politik Partai Demokrat di Pilpres AS 2024 lalu. Kriminalisasi yang dilakukan Biden terhadap Trump tidak berhasil, namun justru jagoan Biden, Kamala Harris yang kalah telak oleh Donald Trump. Kenapa saya contohkan Biden dan Trump, hal ini bukan soal kasusnya, tetapi ini soal niat atau motif di balik tameng "penegakan hukum" ini. Di Indonesia kasus yang dialami Hasto juga terjadi pada Thom Lembong, hanya perbedaannya Tom Lembong Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Milyar dalam Kasus Impor Gula.

Bagi Thom Lembong pengusutan kasus ini ada ketidakadilan karena hanya menjerat dirinya, padahal menteri sebelum dan sesudah dia tidak diproses hukum sama sekali walaupun mereka menjalankan kebijakan yang sama yang yaitu Impor Gula.

Pertanyaannya, kenapa hanya Thom Lembong yang diburu? Ini dapat dibaca publik sebagai upaya kriminalisasi, apalagi Thom ini Timses Anies di pilpres 2024 lalu.

Dari contoh kasus diatas, publik Indonesia melihat bahwa klaim Hasto itu benar bahwa kasus yang menjeratnya merupakan operasi politik untuk membungkam lawan. Ini tentu sangat buruk bagi keberlanjutan demokrasi kita.

Saya mengamati fenomena politisasi kasus dan upaya kriminalisasi ini adalah ujian yang besar. Ini merupakan alarm berbahaya bagi demokrasi kita ini yang sedang mengalami ujian bertubi-tubi. Kita sendiri tidak memiliki kemauan mengerjakan ujian ini dan berharap hasilnya bisa lulus. Ini tentu sebuah halusinasi yang hakiki, kita akan bisa terus maju apabila dalam proses demokrasi dan instrumen demokrasi seperti penegak hukum tidak mau "dibegal" oleh penguasa. Pada kenyataannya hari ini demokrasi "dibajak" dan kadang kala hukum menjadi alat kekuasaan untuk menyingkirkan mereka yang berbeda pilihan. Ini harus menjadi refleksi bersama, apakah kita akan mau teruskan warisan balas jasa dan balas dendam politik ini? Ayo Revolusi diri.

Teodorikus Hanpalam

Catatan Pingiran

Jakarta, 3 Juni 2025

Dilema Guru Dalam Tugasnya Sebagai Pendidik di Tengah Kepungan Disrupsi Mental Orang Tua

 

Foto : Dokpri

Tajukharian.com - Dunia pendidikan di Indonesia kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Guru, yang selama ini dipandang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, kini dihadapkan pada dilema yang pelik. Di satu sisi, mereka mengemban tanggung jawab moral dan profesional untuk mendidik dan mendisiplinkan siswa. Di sisi lain, mereka dihantui ketakutan akan disrupsi mental orang tua yang berujung pada ancaman hukum. Fenomena di mana guru diseret ke ranah hukum setelah mendisiplinkan atau mendidik siswa telah menjadi berita yang meresahkan dan menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam cara pandang masyarakat terhadap peran guru.

Pergeseran Paradigma dan Disrupsi Mental

Dahulu, orang tua dan guru memiliki pemahaman yang sama: guru adalah sosok yang patut dihormati dan dipercaya. Jika seorang anak mendapat hukuman atau teguran dari guru, orang tua cenderung mendukung guru dan melihatnya sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Namun, kini, paradigma itu mulai terkikis. Ada sebagian kecil orang tua yang memiliki kecenderungan reaktif dan sensitif berlebihan terhadap perlakuan guru kepada anaknya. Mereka seringkali menginterpretasikan tindakan guru sebagai bentuk kekerasan atau perundungan, meskipun tindakan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari metode mendidik yang wajar, seperti menegur, meminta siswa merapikan kelas, atau memberikan sanksi atas pelanggaran tata tertib.

Disrupsi mental orang tua ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, minimnya pemahaman tentang pedagogi dan psikologi anak. Orang tua seringkali hanya melihat kasus dari sudut pandang anak mereka, tanpa berusaha memahami konteks yang lebih luas dari sebuah kejadian di sekolah. Kedua, pengaruh media sosial yang masif. Kasus-kasus yang viral di media sosial seringkali dipangkas dari konteks aslinya dan hanya menonjolkan satu sisi cerita, memicu kemarahan publik dan orang tua secara instan. Ketiga, tekanan sosial dan ego orang tua. Beberapa orang tua merasa gengsi atau takut jika anaknya dianggap "nakal" atau mendapat hukuman. Mereka lebih memilih untuk menyalahkan guru daripada mengakui bahwa anak mereka membutuhkan bimbingan atau disiplin tambahan.

Ketakutan yang Membelenggu Guru

Dampak dari fenomena ini sangat nyata. Banyak guru yang kini merasa tertekan dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya. Mereka menjadi ragu-ragu untuk memberikan teguran atau hukuman yang diperlukan, bahkan untuk pelanggaran yang jelas-jelas merugikan siswa lain atau lingkungan sekolah.

Berikut ini setidaknya beberapa keadaan yang membelenggu Guru: 

Pertama; Rendahnya Inisiatif Mendisiplinkan Murid. 

Guru takut dianggap "kasar" atau "kejam". Akibatnya, mereka cenderung membiarkan pelanggaran-pelanggaran kecil terjadi, yang pada akhirnya dapat memicu masalah yang lebih besar.

Kedua; Stres dan penurunan motivasi.

Kekhawatiran akan dilaporkan ke polisi atau diseret ke pengadilan menciptakan tekanan mental yang luar biasa bagi para guru. Mereka tidak lagi dapat fokus sepenuhnya pada proses belajar-mengajar, melainkan harus terus-menerus memikirkan potensi risiko hukum. Hal ini dapat memicu burnout dan menurunkan kualitas pengajaran.

Ketiga; Hilangnya Wibawa Guru.

Ketika guru tidak lagi berani mendisiplinkan, wibawa mereka di mata siswa akan menurun. Siswa akan merasa bahwa mereka dapat melanggar aturan tanpa konsekuensi, yang pada gilirannya dapat menciptakan lingkungan sekolah yang kurang kondusif untuk belajar.

Solusi yang ditawarkan

Untuk mengatasi dilema ini, perlu dilakukan upaya kolaboratif dari semua pihak: pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat.

Pertama, Edukasi kepada Orang Tua.

Sekolah atau pemerintah perlu secara rutin menyelenggarakan seminar atau lokakarya untuk mengedukasi orang tua tentang pentingnya kolaborasi antara sekolah dan rumah. Edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang psikologi anak, metode mendidik yang efektif, dan pentingnya mendukung wibawa guru.

Kedua, Membangun Komunikasi yang Kuat.

Sekolah harus menciptakan mekanisme komunikasi yang efektif dan terbuka antara guru dan orang tua. Jika ada masalah, sebaiknya diselesaikan melalui mediasi di tingkat sekolah terlebih dahulu, bukan langsung ke ranah hukum.

Ketiga, Perlindungan Hukum untuk Guru.

Pemerintah, melalui lembaga yang berkewenangan, harus memastikan adanya payung hukum yang jelas yang melindungi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Batasan antara mendidik dan kekerasan harus didefinisikan dengan tegas dan dipahami oleh semua pihak.

Keempat, Memperkuat Peran Komite Sekolah.

Komite sekolah harus diaktifkan kembali sebagai jembatan yang efektif antara kepentingan sekolah dan orang tua. Mereka dapat menjadi mediator pertama dalam menyelesaikan konflik.

Dilema yang dihadapi guru saat ini adalah cerminan dari tantangan sosial yang lebih luas. Mendidik tidak hanya soal mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan moral. Jika para guru terus dibayangi ketakutan akan ancaman hukum, proses pendidikan di Indonesia akan terhambat. Sudah saatnya kita semua menyadari bahwa masa depan bangsa ada di tangan para guru, dan mereka tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian di tengah kepungan disrupsi mental orang tua.

Ditulis oleh Marianus Haryanto, S.Pd.,Gr.

Penulis adalah Guru ASN PPPK pada SMKN 1 Welak.

Festival Gawi Sia di Jakarta yang Dihadiri Gubernur NTT, Apa Maknanya?

Foto:Festival Gawi Sia di Jakarta-tajukharian.com

Tajukharian.com- Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menghadiri Festival Gawi Sia yang dilaksanakan di Taman Mini Indah Indonesia Jakarta. Sabtu, 19 Juli 2025

Dalam rangkaian acara tersebut, terdapat 3 ritual yang dilakukan secara khidmat. Pertama diawali, ritual SO'A RIA, yang kedua, Ritual Penghormatan Leluhur dan Doa Keselamatan dan pada ritual terakhir Tarian Gawi yang dilakukan secara massal bersama-sama. Gubernur Melky terlihat menikmati acara tersebut.

Apa itu SA'O RIA

SA'O RIA artinya RUMAH BESAR disebut juga SA'O NGGUA, tempat dimana dilakukan ritual adat atau disebut juga RUMAH INDUK dari mana semua rumah-rumah lain dalam satu keluarga berasal biasanya dibangun di tengah kampung dan dilengkapi warisan leluhur seperti: nggo-lambu, tame, hobha/tame, besomban, dan pakaian adat.

Sebagai rumah "besar" disebut juga tempat berkumpul keluarga yang berasal dari 1 leluhur juga sebagai tempat ritual adat dilakukan sehingga disebut SA'O NGGUA.

Sebagai rumah spiritual dimana memiliki daya magis mengandung filosofi dan cerminan perilaku dari suku LIO ENDE, WUAMESU INDONESIA menampilkan ritual budaya SA'O RIA sebagai identitasnya yaitu simbol persatuan masyarakat diaspora LIO ENDE di Jakarta guna menjaga nilai-nilai: estetika, religi, moral, dan budaya. 

Miniatur SA'O RIA yang disusun oleh ninik-ninik pertua (KANGA) menggambarkan simbol perjalanan paguyuban WUAMESU yang kini berusia hampir 70 tahun dan berdiri selama 10 tahun.

Perjalanan sejarah WUAMESU memang berat menghadapi tantangan zaman yang berubah-ubah dan perpecahan. Beratnya tantangan digambarkan dengan jalan kaki para pengiring 'O POTO WOLO O RENGGI O KELI' bagaikan memanggul bukit dan gunung.

Ritual Penghormatan Leluhur dan Doa Keselamatan

Ritual adat yang menarik adalah tradisi Ritual penghormatan leluhur dan doa keselamatan sebagai suatu sesi persembahan bagi leluhur sembari memohon doa restu leluhur bagi sehat, sejahtera dan kebahagiaan anak cucu. Tradisi Ritual penghormatan leluhur dan doa keselamatan pada saat ada acara keluarga lainnya seperti pernikahan, kelahiran, kematian, atau ketika ada anggota keluarga mengalami persoalan atau masalah yang akan disampaikan melalui kepala keluarga.

Tradisi ini memuat nilai spiritual karena meyakini roh leluhur masih hidup dan ikut menjaga anak cucunya karena anak cucu merupakan bagian dari darah daging leluhur.

Makanan yang disajikan dalam ritual harus dimasak dan tidak boleh dibeli di luar karena dianggap tidak memiliki nilai spiritual. Semua makanan disajikan sebelum matahari terbit.

Pada intinya ritual tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1. Dilakukan untuk menghormati leluhur dan memohon keselamatan.

2. Dilakukan saat ada acara penting keluarga seperti kelahiran, kematian, atau masalah serius.

3. Prosesi dimulai dengan membawa sesajen dan hewan sembelihan ke rumah adat

4. Tradisi ini adalah bentuk penghargaan dan upaya menjaga keseimbangan antara dunia spiritual dan dunia nyata.

Ritual ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan permohonan keselamatan. Biasanya dilakukan dalam situasi penting atau krisis keluarga, dengan prosesi membawa sesajen ke rumah adat sebagai simbol permohonan kepada roh leluhur.

GAWI Simbol Identitas Masyarakat Lio

Tari Gawi merupakan tari tradisional kerakyatan yang diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang.

Keunikannya adalah bentuknya yang menyerupai lingkaran ular (spiral) ada kepala yang disebut 'ULU" dan 'EKO' bersifat terbuka dan tidak merupakan lingkaran tertutup.

Keunikan lain adalah bunyi irama hentakan kaki dan merapatnya posisi kaki dengan lantunan syair seorang solis yang disebut 'ATA SODHA' tanpa menggunakan teks.

Bentuk Tari Gawi menggambarkan kebudayaan suku LIO ENDE yang terdiri atas sistem kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, bahasa, kesenian, serta mata pencaharian.

Simbol persatuan nampak pada gerak kaki, gerak tangan, tempo, dan lantunan syair, busana dan tata rias. GAWI dilaksanakan di tengah kampung yang disebut KANGA.

Di tengah-tengah KANGA ada MUSU MASE berupa batu keramat berbentuk lonjong seperti menhir dan dibawahnya ada batu ceper yang disebut ‘LODO NDA' melambangkan persatuan pria dan wanita atau persatuan langit dan bumi.

Di tempat inilah Mosalaki P'u'u melakukan ritual adat misalnya mempersembahkan hasil panen pertama atau bekal babi untuk doa leluhur. MUSU MASE menjadi tempat suci yang sudah direciki darah hewan korba bagi para tua-tua adat sebagai sumber ketaatan dan kekuasaan mereka.

GAWI biasanya dilaksanakan pada malam hari dan berlangsung hingga pagi hari saat matahari terbit sehingga disebut 'GAWI SIA’.

Megawati, Politisi Magis yang Luput dari Sandera Orde Baru

Foto; tajukharian.com-Teo-Hanpalam-@/dok-pribadi

Sosok Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-5 Republik Indonesia tidak pernah lekang dari ingatan publik. Putri seorang Proklamator Bung Karno ini hidup dan melanglangbuana di berbagai zaman pasca Indonesia Merdeka. Perempuan berdarah biru yang lahir pasca kemerdekaan itu telah melewati berbagai masa jaya dan kelam orde lama, orde baru dan pasca reformasi.

Mega awalnya oleh Bung Karno tidak dihitung sebagai penerus kepemimpinan Bung Karno. Namun keraguan Soekarno terbukti keliru, "time will tell", Megawati justru menjadi primadona ketika Ia memutuskan berkiprah di politik. Awal munculnya Megawati dalam panggung politik ketika pada masa orde baru tahun 1987 tak lepas dari peran Sabam Sirait ayahanda dari Maruarar Sirait yang menjadi Menterinya Prabowo saat ini. Kala itu, menurut berbagai informasi, pada pertengahan 1980an Sabam merayu Megawati dan Suaminya Taufik Kemas untuk bergabung dengan PDI, rayuan Sabam kemudian membuat Megawati mengubah keputusannya dan bersedia bergabung dengan Partai Banteng itu.

Bakat Mega mulai terlihat ketika ia mampu mendongkrak suara PDI dengan mendapat 40 kursi di DPR RI, meningkat dari pemilu sebelumnya tahun 1982 PDI hanya meraih 24 kursi. Megawati yang kala itu juga ikut mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI akhirnya terpilih melanggeng ke Senayan. Pencapaian itu tidak lepas dari determinasi Mega yang mulai terlihat daya Magisnya Bung Karno. 

Setelah suksesi pemilu 1987 selesai, Megawati tercatat didapuk menjadi Ketua DPC Jakarta Pusat. Inilah awal karier gemilang Mega dalam struktur PDI.

Tentu pada saat itu rezim orde baru sangat tidak senang dengan munculnya Mega, karena waktu itu, oleh rezim orde baru, Trah Bung Karno dianggap musuh dan mengancam kekuasaan. Penyebabnya tentu perseteruan antara Pak Harto dan Bung Karno, ayahanda Megawati.

Megawati kerap kali dalam tampilannya ke publik menceritakan masa lalu keluarganya saat diasingkan rezim orde baru karena dianggap sebagai ancaman saat itu.

Saat Mega mulai bersinar dan membawa PDI memperoleh banyak kursi di Senayan, bukan hanya dianggap ancaman oleh rezim orde baru namun juga oleh Ketua PDI waktu itu Soerjadi. Soerjadi ini dikenal sosok yang berkompromi dengan rezim orde baru berbeda dengan Mega Trah Bung Karno jelas-jelas menentang rezim yang dianggap totaliter.

Kekhawatiran Soerjadi ternyata benar, ia merasa tersaingi dengan bersinarnya Megawati. Pada saat kongres PDI Medan tahun 1993 yang mengukuhkan posisi Ketua Umum PDI Soerjadi mendapat perlawanan dari Kubu Mega yang dianggap Kongres itu diinfiltrasi oleh kekuasaan orde baru.

Kubu Mega pun menolak hasil kongres itu dan selang beberapa waktu PDI yang berseberangan dengan Soerjadi melaksanakan Kongres Luar biasa bertempat di Surabaya.

Megawati Menuju Tampuk Kekuasaan PDI

Kongres Luar Biasa di Surabaya pada Desember 1993 secara mengejutkan berhasil menjadikan Mega sebagai Ketua Umum dengan meraih dukungan 27 DPD PDI dan PDI terbelah menjadi dua kubu yaitu Kubu Mega dan Kubu Soerjadi. Disinilah kisah heroik dan kepahlawanan Mega dimulai, Surabaya yang dikenal sebagai Kota Pahlawan menjadi awal daya Magis Mega mengendalikan langkah PDIP saat ini.

Soerjadi yang dekat dengan rezim orde baru saat itu tidak menerima begitu saja hasil KLB Surabaya. Upaya melengserkan Mega pun dimulai oleh Soerjadi dan pendukung-pendukungnya yang dibantu oleh rezim orde baru yang tidak suka dengan Mega kala itu yang dikenal dengan Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli) 1996 yang merupakan suatu peristiwa kelam bagi PDI dan upaya lengserkan Mega dari Ketua Umum gagal.

Jatuhnya rezim Soeharto dan akibat inflasi serta berbagai masalah yang tidak bisa diatasi membuat berbagai kalangan termasuk mahasiswa turun ke jalan mendesak reformasi total dan meminta Soeharto melepaskan jabatannya sebagai Presiden yang berlangsung 32 tahun.

Momentum ini tentu secara politis menguntungkan Mega karena Ia kala itu dianggap "Mega Bintang" yang menentang rezim otoriter orde baru.

Megawati dengan insting politiknya kemudian mendirikan PDI Perjuangan dan bertarung di pemilu 1999. Langkah tersebut ternyata berhasil, PDIP besutan Megawati memperoleh 33,74 suara dan menjadi pemenang pemilu. Sementara PDI kubu Soerjadi tenggelam dengan hanya memperoleh 0,33 persen suara.

Megawati Presiden dan Pemilu Langsung 2004

Kiprah politik yang apik Megawati tidak hanya sampai pada partainya yang menang pemilu, pada tanggal 23 Juli 2001 Ia dilantik menjadi Presiden ke-5 RI pasca Gusdur dilengserkan melalui sidang istimewa MPR yang dipimpin Amien Rais.

Pada masa kekuasaannya, Ia dikenal sebagai Presiden Penegak Konstitusi dan masa kepimpinan dialah Indonesia masuk era baru demokrasi elektoral dengan pemilu langsung yang memungkinkan rakyat memilih langsung DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan juga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada masa ini pula, kabarnya Prabowo yang diasingkan ke Yordania karena tuduhan pelanggaran HAM tahun 1998 dibantu Mega untuk membawanya pulang ke Indonesia melalui Dubes Indonesia di Singapura waktu itu dijabat Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada pemilu Presiden berikutnya tepatnya tahun 2004 Megawati memutuskan ikut mencalonkan diri namun kemenangan berpihak pada bawahan Mega sendiri yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dari kabinetnya. SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla itu menang di putaran kedua dan sah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. Kekalahan itu membuat Megawati beroposisi selama periode pertama pemerintahan SBY.

Selang 5 tahun kemudian Megawati kemudian mencalonkan diri lagi dengan menggandeng Prabowo sebagai wakilnya. Saat itu hubungan Mega Prabowo tampak hangat dan begitu dekat, kerap kali dalam panggung Politik Mega dan Prabowo terlihat cair dan berhubungan baik. SBY yang kala itu menjadi petahana berhasil menang kembali, namun wakil Presidennya kala itu Ia menggandeng Boediono mantan Gubernur Bank Indonesia itu. Wakil Presiden petahana Jusuf Kalla mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dengan Wiranto sebagai calon wakil Presiden. PDIP dan Megawati harus kembali menjadi oposisi pemerintah selama 10 tahun.

Jasa Mega terhadap Jokowi

Pada tahun 2014, saat kontestasi Pilpres kembali digelar, Megawati rupanya tidak lagi ingin mencalonkan diri kembali. Pada saat yang sama, Jokowi yang merupakan Gubernur DKI Jakarta mulai bersinar dan mendapat atensi khusus dari Megawati. Jokowi saat itu merupakan Gubernur yang diusung oleh PDIP dan Gerindra. Ia berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kabarnya duet Jokowi dengan Ahok ini adalah duet yang dipasang dengan kompromi Prabowo dan Megawati, kala itu Jokowi kader PDIP dan Ahok kader Gerindra sehingga terpilih menjadi Gubernur DKI periode 2012-2017.

Hanya dua tahun pasca menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mendapat keberuntungan, dengan sikap legowonya Mega saat itu, PDIP memutuskan untuk mencalonkan kader "lain" dari PDIP yaitu Jokowi.

Langkah politik Megawati tersebut terbukti jitu, kader "lain" PDIP itu kemudian menjadi Presiden hingga dua periode 2014-2024 sampai akhirnya dipecat dari PDIP.

Kisah jatuh bangunnya Mega dan PDI-nya dulu dan PDI Perjuang sekarang kembali diuji sejarah setelah pada pilpres 2024 jagoan PDIP kalah secara mengejutkan. Selanjutnya, mari kita tatap 2029, akankah daya Magisnya Mega kembali menjadi Mega Bintang? Menarik untuk ditunggu. Saya teringat suatu semboyan PDIP saat HUT-nya ke 51 dan Rakernas ke 5 pada Mei 2024 lalu, Satyameva Jayate (Kebenaran Pasti Menang).

Teodorikus Hanpalam

Catatan Pinggiran

Tinggal di Jakarta

Gubernur NTT Hadiri Festival Gawi Sia di TMII Jakarta

Foto: Suasana Festival Gawi Sia di TMII Jakarta

Tajukharian.com-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menghadiri Festival Gawi Sia  yang merupakan Festival Budaya Ende tempat asal sang Gubernur.

Kegiatan tersebut diadakan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Sabtu 19 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur NTT Melkiades Laka Lena menegaskan pentingnya menjaga budaya NTT dalam konteks merawat nilai-nilai Pancasila

Saya mengucapakan selamat kepada panitia yang mengadakan Festival Gawi Sia ini. Ini merupakan budaya yang harus dirawat demi menjaga persatuan dan persaudaraan kita Diaspora Ende di Jakarta maupun di Jabodetabek. Jelas Melky dalam sambutannya.

Ia melanjutkan,  Ende merupakan tempat permenungan Bung Karno dan dari Ende lah Bung Karno menggali dan melahirkan nilai-nilai Pancasila. Tegas Gubernur NTT Itu.

Selain pentingnya menjaga persaudaraan melalui Festival Gawi Sia, Gubernur NTT juga berencana memperkenalkan produk lokal NTT melalui pembentukan NTT Mart.

Produk lokal NTT beranekaragam, kita akan memperkenalkan produk kita, kita akan buat seperti Alfa Mart, Indomaret, namanya NTT Mart. Kata Gubernur Melky.

Selain rencana membuat NTT Mart, Gubernur Melky juga berencana memperkenalkan kuliner NTT melalui pembentukan Restoran Flobamorata.

Orang Jawa, orang Sulawesi, orang Sumatera punya restoran, tapi kita orang NTT belum punya. Oleh karena itu, pemerintah berencana membangun Restoran Flobamora untuk memperkenalkan kuliner khas dari masyarakat NTT. Rencananya akan dibuka di NTT, Bali dan Jakarta. Harapannya, itu dapat memperkenalkan kuliner khas NTT dan menjadi tempat berkumpul dan ruang untuk memperkenalkan kekhasan masyarakat NTT. Tegas Melky

Mengakhiri sambutannya, Melky menyanyikan lagu daerah Ende Kekaneku. Lagu ini bermakna menjaga keindahan paguyuban dan keindahan Kota Ende di perantauan.

Festival tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPD RI Angelo Wake Kako, Dekan Fakultas Ilmu Budaya UI, perwakilan dari Gubernur DKI Jakarta serta sejumlah tokoh penting lainnya. Acara ini diinisiasi Paguyuban WUAMESU Indonesia paguyuban Ende Lio Jabodetabek.

Pantauan media ini di lokasi, sekitar 500 hingga 1000 orang ikut memeriahkan Festival Gawi Sia ini.

Usai Menandatangani SK PPPK Tahap 1, Gubernur NTT Banjir Pujian

Gambar : Tangkapan Layar Postingan Gubernur NTT dan Komentar Warganet

Tajukharian.com – Pada 8 Juli 2025, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Bapak Emanuel Melkiades Laka Lena, mengunggah sebuah kabar menggembirakan melalui akun resmi Facebook pribadinya. Unggahan tersebut langsung disambut antusias oleh masyarakat, khususnya para peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 di Provinsi NTT.

Dalam unggahan tersebut, Gubernur Melki menginformasikan bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK Tahap 1 tingkat Provinsi NTT telah resmi ditandatangani. Kabar ini disampaikan dengan nada optimis sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam memperjuangkan hak dan kepastian status para tenaga honorer dan pegawai kontrak yang selama ini telah mengabdi dengan dedikasi tinggi.

"Kabar baik untuk semua tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Pemerintah Provinsi NTT, dalam waktu dekat akan ada penyerahan SK Pengangkatan untuk PPPK Tahap 1. Jadwal resminya akan segera disampaikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT. Selalu pantau informasinya resminya melalui http://aplikasi.bkd.nttprov.go.id/ dan https://sscasn.bkn.go.id/," tulis Gubernur Melki dalam postingannya.

Tak butuh waktu lama, postingan tersebut langsung dibanjiri ribuan komentar dari warganet. Sebagian besar berisi ucapan terima kasih dan pujian kepada Gubernur atas perhatian dan langkah cepat dalam menangani nasib para calon pegawai tersebut.

"Terima kasih Bapa Gubernur. Terima kasih," tulis seorang netizen.

"Terima kasih bapak Kepala BKD bersama staf BKD yg sudah bekerja sangat keras untuk menyukseskan PPPK Tahap 1, Tuhan memberkati. Terima kasih bapak Gubernur NTT. Semoga CPPPK Tahap 1 segera diangkat," tulis warganet lainnya.

Reaksi positif ini menunjukkan bahwa keputusan penandatanganan SK PPPK sangat dinantikan oleh para peserta yang selama ini menggantungkan harapan pada kejelasan status mereka sebagai abdi negara. Banyak dari mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga honorer dengan harapan bisa diangkat secara resmi.

Langkah cepat Gubernur Melki Laka Lena ini juga dipandang sebagai bukti keseriusan Pemerintah Provinsi dalam menuntaskan berbagai permasalahan tenaga kerja di sektor pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi para pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov NTT.

Dengan ditandatanganinya SK tersebut, para peserta PPPK Tahap 1 kini tinggal menunggu proses selanjutnya untuk pelaksanaan tugas secara resmi. Pemerintah Provinsi NTT memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel.

Sebagaimana disampaikan dalam unggahan tersebut, Peserta PPPK Tahap 1 hanya menunggu jadwal Resmi yang akan disampaikan langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT.

SMKN 1 Welak Melaksanakan Panen Buah Semangka Secara Serentak: Wujud Nyata Pendidikan Vokasi Unggul

Buah Semangka Usai dipanen

Tajukharian.com – SMKN 1 Welak kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan suksesnya pelaksanaan panen raya buah semangka secara serentak di lahan praktik sekolah. Acara yang berlangsung pada Senin (16/6/2025), menjadi bukti nyata komitmen SMKN 1 Welak dalam menghasilkan lulusan yang terampil dan siap kerja, khususnya di sektor pertanian.

Panen semangka ini melibatkan seluruh siswa jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH), didampingi oleh para guru pembimbing dan staf pengajar. Dari pagi hari, suasana lahan praktik SMKN 1 Welak dipenuhi semangat dan antusiasme. Dengan cekatan, para siswa memanen buah semangka yang telah mencapai kematangan optimal, hasil dari pembelajaran dan praktik intensif yang mereka jalani selama beberapa bulan terakhir.

Kepala SMKN 1 Welak, Bapak Siprianus Jemadi, S.Pd., mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan panen ini. "Panen semangka serentak ini bukan hanya tentang memanen buah, tetapi lebih dari itu, ini adalah wujud nyata dari kurikulum berbasis praktik yang kami terapkan," ujarnya. "Para siswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi langsung terjun ke lapangan, merasakan bagaimana proses budidaya dari awal hingga panen. Ini adalah pembelajaran yang holistik dan relevan dengan kebutuhan industri pertanian saat ini."

Lebih lanjut, Bapak Siprianus menjelaskan bahwa keberhasilan panen semangka ini menjadi salah satu indikator keberhasilan program pendidikan di SMKN 1 Welak, khususnya jurusan ATPH. Lahan praktik yang luas dan fasilitas pendukung yang memadai memungkinkan siswa untuk mengembangkan keahlian mereka secara optimal. "Kami ingin memastikan bahwa setiap lulusan SMKN 1 Welak memiliki kompetensi yang unggul dan berdaya saing tinggi, tidak hanya untuk bekerja, tetapi juga berwirausaha di bidang pertanian," tambahnya.

Seluruh hasil panen semangka ini rencananya akan dijual langsung ke masyarakat sekitar. Hal ini juga menjadi bagian dari praktik kewirausahaan bagi para siswa, di mana mereka belajar tentang rantai pasok, penetapan harga, hingga strategi pemasaran produk pertanian.

Ketua Program Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH), Bapak Hendrikus Charles M. Enge, S.ST mengungkapkan alasan dilakukan Panen Serentak. 

"Kami lakukan panen secara serentak Hari ini karena semua Buahnya sudah matang, ada cara untuk mengetahui buah sudah matang atau belum", ungkapnya. 

"Setelah panen ini, buah Semangka ini akan kami jual kepada Masyarakat sekitar, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau", lanjutnya.

SMKN 1 Welak terus berupaya menjadi unggul pada bidang pendidikan vokasi di wilayah Manggarai Barat. Dengan fokus pada pengembangan keterampilan praktis, didukung oleh tenaga pengajar profesional dan fasilitas yang ada, sekolah ini membuktikan diri sebagai pilihan tepat bagi generasi muda yang ingin memiliki masa depan cerah di dunia kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

Bagi calon siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang Pertanian, Peternakan, Usaha Layanan Wisata, atau Rekayasa Perangkat Lunak, di SMKN 1 Welak menawarkan Empat program studi yang relevan dan prospektif. Bergabunglah dengan SMKN 1 Welak dan jadilah bagian dari generasi muda yang inovatif, terampil, dan siap menghadapi tantangan masa depan.